Google Tersandung Pajak, Ini Momentum Buat Indonesia
Senin, 19/09/2016 18:41 WIB
Jakarta - Masalah pajak yang tengah membelit Google
seharusnya bisa menjadi momentum bagi Indonesia agar tidak terlalu
tergantung pada aplikasi asing.
Hal itu mencuat dalam perbincangan antara detikINET dan Ketua Umum Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) Andi Budimansyah, Senin (19/9/2016).
Menurutnya, kasus pajak yang menimpa Google bukan kali ini saja terjadi. Bukan hanya Indonesia saja yang mengalami, tapi juga beberapa negara di dunia juga ikut mengeluhkan hal yang sama.
Namun biar bagaimanapun, Google tetaplah Google. Layanannya sudah kadung digunakan banyak orang di seluruh dunia. Tak cuma masyarakat umum dan korporat, namun juga oleh pemerintahan.
"Masyarakat dunia serta Indonesia, bahkan pemerintahnya banyak memanfaatkan fasilitas atau fitur-fitur yang diberikan oleh Google," kata Andi.
Dari perbincangan itu pada akhirnya timbul satu kesimpulan, dibanding cuma mengurusi soal pajak saja, pemerintah harusnya ikut memikirkan jalan lain yang sama-sama saling menguntungkan semua pihak.
"Saya berharap agar momentum ini dapat dimanfaatkan juga oleh para pengembang lokal dan pemerintah, untuk mulai memikirkan pengembangan konten dan fitur lokal dengan bekerjasama secara sinergis dengan Google," harapnya.
Andi berharap, kasus Google ini bisa dijadikan momentum untuk lebih mendorong aplikasi lokal. Apalagi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama PANDI tengah mendorong program satu juta domain.
"Saat ini Kominfo Pusat dan Daerah sedang bergairah, berupaya bersama dalam meningkatkan pembuatan website UKM, sekolah, pesantren, desa dan komunitas dalam program satu juta domain bersama PANDI," ujarnya.
Dari sejuta yang ditargetkan, sampai saat ini yang terdaftar baru sekitar 15 ribuan domain. Menurutnya, masalah terbesar masih seputar sosialisasi dan awareness program tersebut, serta kesiapan para UKM dalam menyiapkan data, produk dan services apa bila berjualan online.
Namun, kata Andi, program ini secara positif juga memacu Dinas Kominfo dan Dinas UKM di daerah untuk meningkatkan awareness sekaligus melakukan pendataan UKM yang ada di daerahnya.
Sebagaimana tujuan dari program, selain untuk kemajuan ekonomi UKM dan daerah, juga diharapkan ke depannya para dinas UKM bisa mempunyai data yang valid terhadap para UKM tersebut.
"Selain untuk mendorong program sejuta domain, momentum ini juga pas sekali untuk program 1.000 technopreneur yang tengah didorong oleh Kominfo sesuai keinginan Presiden Jokowi," pungkas Andi. (rou/ash)
Hal itu mencuat dalam perbincangan antara detikINET dan Ketua Umum Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) Andi Budimansyah, Senin (19/9/2016).
Menurutnya, kasus pajak yang menimpa Google bukan kali ini saja terjadi. Bukan hanya Indonesia saja yang mengalami, tapi juga beberapa negara di dunia juga ikut mengeluhkan hal yang sama.
Namun biar bagaimanapun, Google tetaplah Google. Layanannya sudah kadung digunakan banyak orang di seluruh dunia. Tak cuma masyarakat umum dan korporat, namun juga oleh pemerintahan.
"Masyarakat dunia serta Indonesia, bahkan pemerintahnya banyak memanfaatkan fasilitas atau fitur-fitur yang diberikan oleh Google," kata Andi.
Dari perbincangan itu pada akhirnya timbul satu kesimpulan, dibanding cuma mengurusi soal pajak saja, pemerintah harusnya ikut memikirkan jalan lain yang sama-sama saling menguntungkan semua pihak.
"Saya berharap agar momentum ini dapat dimanfaatkan juga oleh para pengembang lokal dan pemerintah, untuk mulai memikirkan pengembangan konten dan fitur lokal dengan bekerjasama secara sinergis dengan Google," harapnya.
Andi berharap, kasus Google ini bisa dijadikan momentum untuk lebih mendorong aplikasi lokal. Apalagi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama PANDI tengah mendorong program satu juta domain.
"Saat ini Kominfo Pusat dan Daerah sedang bergairah, berupaya bersama dalam meningkatkan pembuatan website UKM, sekolah, pesantren, desa dan komunitas dalam program satu juta domain bersama PANDI," ujarnya.
Dari sejuta yang ditargetkan, sampai saat ini yang terdaftar baru sekitar 15 ribuan domain. Menurutnya, masalah terbesar masih seputar sosialisasi dan awareness program tersebut, serta kesiapan para UKM dalam menyiapkan data, produk dan services apa bila berjualan online.
Namun, kata Andi, program ini secara positif juga memacu Dinas Kominfo dan Dinas UKM di daerah untuk meningkatkan awareness sekaligus melakukan pendataan UKM yang ada di daerahnya.
Sebagaimana tujuan dari program, selain untuk kemajuan ekonomi UKM dan daerah, juga diharapkan ke depannya para dinas UKM bisa mempunyai data yang valid terhadap para UKM tersebut.
"Selain untuk mendorong program sejuta domain, momentum ini juga pas sekali untuk program 1.000 technopreneur yang tengah didorong oleh Kominfo sesuai keinginan Presiden Jokowi," pungkas Andi. (rou/ash)
sumber : klik disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar